Selasa, 15 Juli 2025 – 07:46 WIB
Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, bersama Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Arrmanatha Nasir, menghadiri sesi pembukaan High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) di markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, pada Senin, 14 Juli 2025.
Kehadiran Gubernur Pramono dalam forum internasional ini menandai momen bersejarah bagi Jakarta. Ini adalah pertama kalinya Gubernur DKI Jakarta diundang secara resmi oleh Kantor Pusat PBB untuk terlibat langsung dalam perumusan agenda pembangunan berkelanjutan tingkat global.
Peran Jakarta dalam Forum Internasional
Forum ini adalah panggung strategis bagi pemimpin dunia, diplomat, dan kepala pemerintahan daerah untuk membahas pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan tantangan global yang tengah dihadapi. Keberadaan Jakarta dalam forum ini mencerminkan pengakuan internasional atas transformasi kota menuju metropolitan yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan. Dalam kesempatan ini, Pramono menyampaikan pentingnya kolaborasi antarkota dan negara dalam menjawab persoalan urbanisasi, krisis iklim, serta kesenjangan sosial.
Dalam pernyataan pers yang disampaikan, Pramono menekankan, “Jakarta bukan lagi hanya ibu kota administratif, namun harus naik kelas sebagai kota global. Penting bagi kami untuk aktif dalam diplomasi global. Saat ini, Jakarta sedang menjalankan sejumlah inisiatif penting, termasuk transisi energi bersih, digitalisasi layanan publik, dan penguatan ekonomi hijau berbasis komunitas.” Komitmen ini menunjukkan langkah signifikan Jakarta menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.
Strategi Menuju Kota Global
Keikutsertaan Jakarta di markas besar PBB sejalan dengan inisiatif untuk menjadikan Jakarta sebagai ASEAN Hub. Ini berfungsi mendorong posisi Jakarta sebagai pusat kerja sama dan inovasi kawasan ASEAN. “Upaya ini menegaskan peran diplomasi Jakarta menuju kota global yang tangguh dan adaptif,” imbuh Pramono.
Sementara itu, Wakil Menteri Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, mendukung keikutsertaan kepala daerah dalam forum seperti HLPF. Ia menyatakan bahwa partisipasi ini adalah bukti konkret bahwa diplomasi Indonesia tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi juga oleh entitas sub-nasional melalui pemerintah daerah yang semakin diperhitungkan secara global. Hal ini meningkatkan kredibilitas Indonesia di mata internasional.
Setiap kehadiran dari pejabat daerah dalam forum global semacam ini membawa dampak positif bagi pengembangan kapasitas kota-kota lain di Indonesia untuk terlibat dalam jaringan kota dunia. Keikutsertaan Jakarta dalam forum HLPF juga memberikan peluang untuk berbagi praktik terbaik dalam implementasi SDGs di berbagai sektor dan tingkatan pemerintahan.
Dalam forum ini, sebanyak 37 negara dijadwalkan untuk menyampaikan Tinjauan Nasional Sukarela (Voluntary National Reviews/VNRs), termasuk Indonesia. Capaian, tantangan, serta praktik baik dalam implementasi SDGs akan dibahas dalam konteks yang lebih global. Mengingat tema HLPF 2025 adalah “Advancing Sustainable, Inclusive and Evidence-Based Solutions for the 2030 Agenda with No One Left Behind”, hal ini mencerminkan komitmen global untuk pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
Dengan adanya berbagai inisiatif tersebut, Jakarta berupaya membangun hubungan internasional yang kuat dan tidak hanya terfokus pada aspek ekonomi, tetapi juga pada inklusi sosial dan keberlanjutan lingkungan. Kebangkitan Jakarta sebagai kota global yang tangguh sangat penting dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh banyak kota besar di dunia.
Kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam hal ini diharapkan dapat mendorong pencapaian SDGs dan menyuplai ide inovatif guna menghadapi tantangan global. Diskusi dan pertukaran ide dalam forum internasional menjadi sarana efektif untuk melihat dan mengevaluasi langkah yang telah diambil, serta merumuskan strategi ke depan.
Perubahan paradigma yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Jakarta harus sejalan dengan perkembangan teknologi dan dinamika global yang terus berubah. Ini adalah kesempatan bagi pemimpin publik untuk beradaptasi dan menciptakan solusi yang berbasis data dan inklusif agar tidak ada satu pun yang tertinggal dalam proses pembangunan.
