Kamis, 10 Juli 2025 – 06:10 WIB
Jakarta – Dalam sorotan serius, DPR melalui Komisi X yang mengurusi bidang pendidikan menaruh perhatian pada isu yang melibatkan 4 sekolah di sekitar Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Kabupaten Pelalawan, Riau. Persoalan ini muncul ketika Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melarang sekolah-sekolah tersebut menerima siswa baru.
Ini adalah kondisi yang memprihatinkan karena akan berdampak negatif terhadap akses pendidikan bagi anak-anak di wilayah tersebut. Apakah pendidikan harus terhambat hanya karena masalah administrasi? Ini menjadi pertanyaan penting yang perlu kita jawab.
Permasalahan Pendidikan di Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menunjukkan kekhawatirannya terkait situasi ini. Ia menekankan pentingnya menyelesaikan persoalan ini dengan tetap mengedepankan kepentingan peserta didik. “Kebijakan apa pun yang dimunculkan jangan sampai menjadikan anak-anak sebagai korban,” tuturnya dalam siaran pers, Kamis, 10 Juli 2025.
Esti menegaskan bahwa hak anak untuk mendapatkan pendidikan tidak boleh terhambat oleh kebijakan yang mungkin tampak administratif. Ia juga mengingatkan bahwa proses pembelajaran dan penerimaan siswa baru seharusnya tetap berjalan meskipun ada kebijakan relokasi. Jika memang relokasi menjadi keputusan terakhir, pemindahan sekolah untuk anak-anak bisa diatur di kemudian hari. Kebijakan itu harus komprehensif dan mencakup semua pihak yang terlibat, termasuk sekolah.
Kebutuhan akan Alternatif Pendidikan untuk Anak-Anak
Esti juga mengusulkan agar Pemerintah segera menyiapkan alternatif bagi anak-anak dari daerah sekitar yang ingin melanjutkan pendidikan mereka. “Negara wajib menjamin akses pendidikan bagi seluruh warga negara, termasuk mereka yang berada di wilayah konservasi,” tambahnya.
Pembicaraan mengenai akses pendidikan ini semakin mendesak, di tengah adanya kecenderungan angka putus sekolah yang tetap tinggi di Indonesia. Dengan pengaturan yang baik, anak-anak dapat tetap bersekolah tanpa harus terputus oleh kebijakan relokasi yang mendesak. Esti mengajak semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, untuk berkolaborasi menemukan solusi yang preventif dan memastikan pendidikan dapat terus berlangsung.
Ia mengingatkan bahwa pendekatan darurat tidak boleh menjadi solusi permanen. Hal ini berpotensi menambah angka putus sekolah di kawasan tersebut. “Kita harus menghindari situasi di mana anak-anak menjadi korban kebijakan yang diterapkan tanpa mempertimbangkan dampaknya.”
Esti juga memberikan penekanan pada perlunya menunda pelaksanaan relokasi di kawasan TNTN hingga ada kejelasan mengenai nasib warga yang terdampak, khususnya dalam konteks pendidikan. Terdapat informasi bahwa ribuan anak-anak dari tingkat SD dan SMP di Tesso Nilo terpaksa tidak bisa mendaftar ulang akibat kebijakan relokasi ini. Ini adalah masalah yang serius dan mendesak untuk ditangani karena banyak rumah dan sekolah yang berpotensi digusur.
Sebanyak 11.000 kepala keluarga atau sekitar 40 ribu jiwa telah diharuskan melakukan relokasi mandiri sebelum batas waktu yang ditentukan. Hal ini demi memberikan tempat tinggal yang layak bagi satwa yang dilindungi. Namun, ini juga berarti sekolah yang tersisa berada di jarak yang cukup jauh, yakni lebih dari 20 Km, yang akan menghambat akses pendidikan bagi anak-anak.
“Kita mendukung upaya pelestarian lingkungan dan kawasan konservasi, namun pelaksanaannya harus diperhatikan agar tidak mengorbankan hak anak untuk memperoleh pendidikan. Kita mencari cara untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat,” tegas Esti.
