Kamis, 24 Juli 2025 – 21:10 WIB
Jakarta – Kehadiran kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) memiliki potensi besar untuk membangun kota yang lebih baik, termasuk Jakarta. Dengan penerapan teknologi ini, Jakarta berusaha mengatasi berbagai permasalahan, termasuk kemacetan yang telah lama menjadi isu utama di ibu kota.
Apakah Jakarta dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain dalam penerapan teknologi untuk peningkatan kualitas hidup? Banyak yang berharap bahwa kecerdasan buatan bisa menjadi salah satu solusi yang efektif. Dalam workshop penyusunan roadmap implementasi AI, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, menjelaskan bahwa AI sudah mulai berperan aktif dalam mengurangi tingkat kemacetan.
Penggunaan AI dalam Manajemen Lalu Lintas
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) telah menerapkan Intelligent Traffic Control System (ITCS). Sistem ini digunakan untuk mengatur lalu lintas di beberapa titik strategis di Jakarta. Meskipun saat ini baru 65 dari 321 titik yang terintegrasi, dampak positifnya mulai dirasakan. Jakarta sekarang berada pada peringkat kelima kota termacet di Indonesia, menunjukkan perbaikan signifikan dari posisi sebelumnya sebagai kota dengan tingkat kemacetan tertinggi.
Menariknya, ITCS tidak hanya berfungsi untuk mengatur lalu lintas, tetapi juga mampu mengumpulkan data secara real-time untuk analisis lebih lanjut. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk membuat keputusan yang lebih tepat berdasarkan data yang akurat. Penggunaan AI dalam manajemen lalu lintas merupakan langkah inovatif yang menunjukkan bagaimana teknologi mampu menghadirkan solusi pragmatis terhadap permasalahan klasik seperti kemacetan.
Adaptasi Birokrasi dengan Teknologi
Selain dalam manajemen lalu lintas, Pramono juga menekankan perlunya birokrasi di Jakarta beradaptasi dengan perubahan zaman. Proses pengurusan dokumen yang sebelumnya bisa memakan waktu hingga 12 tahun, kini ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 28 hari dengan bantuan kecerdasan buatan. Pendekatan ini tidak hanya membuat proses lebih cepat, tetapi juga meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik.
Pramono menyoroti bahwa masyarakat kini memiliki harapan tinggi akan kecepatan dan presisi dalam pengurusan dokumen. KTP, paspor, izin usaha, hingga berbagai dokumen penting lainnya diharapkan bisa lebih mudah diakses. Dengan adanya AI, semua proses ini diharapkan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, AI sejatinya bukan hanya alat, tetapi juga perubahan paradigma dalam cara pemerintah menjalankan tata kelola.
Melihat dari sisi yang lebih luas, penerapan AI dalam pemerintahan Jakarta dapat menjadi studi kasus yang menarik bagi kota-kota lain di Indonesia. Jika berhasil, Jakarta bisa memberikan inspirasi bagi daerah lain untuk mulai berinovasi menggunakan teknologi canggih dalam pemerintahannya. Kolaborasi antara pemerintah dan sektor teknologi dapat mempercepat transformasi ini, sehingga menciptakan ekosistem yang lebih baik untuk masyarakat.
