Jumat, 1 Agustus 2025 – 11:14 WIB
Jakarta – Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini melaporkan, Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juli 2025 mencatatkan inflasi 0,30 persen secara month-to-month (mtm) alias bulanan, dan sebesar 2,37 persen secara year-on-year (yoy) alias tahunan.
“Pada Juli 2025, terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 108,27 pada Juni 2025, menjadi 108,60 pada Juli 2025,” kata Pudji dalam konferensi pers, Jumat, 1 Agustus 2025.
“Sementara secara tahun kalender atau year-to-date (ytd), inflasi tercatat sebesar 1,69 persen pada Juli 2025,” ujarnya.
Inflasi merupakan salah satu indikator utama bagi perekonomian suatu negara. Dalam konteks ini, inflasi yang terjadi di Indonesia menunjukkan pergerakan harga barang dan jasa yang dapat berpengaruh pada daya beli masyarakat. Dengan indikasi inflasi yang tercatat, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memahami apa yang mendorong angka ini dan bagaimana cara menghadapinya.
Faktor Penyebab Inflasi Bulanan
Salah satu kelompok pengeluaran yang berkontribusi terbesar bagi inflasi bulanan adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Pada Juli 2025, inflasi dari kelompok ini mencapai 0,74 persen dan berkontribusi sebesar 0,22 persen terhadap inflasi keseluruhan. Komoditas yang paling dominan dalam kelompok ini adalah beras, yang berkontribusi sebesar 0,06 persen terhadap inflasi.
Berbagai faktor bisa mendorong kenaikan harga komoditas ini, seperti kondisi cuaca, supply dan demand, serta fluktuasi harga internasional. Masyarakat perlu menyadari bahwa kenaikan harga tidak hanya terjadi karena faktor internal, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi global yang mempengaruhi daya beli. Misalnya, kenaikan harga beras mungkin disebabkan oleh penurunan produksi akibat cuaca ekstrem, sehingga mengurangi pasokan dan mendorong harga naik.
Pandangan tentang Strategi Menangani Inflasi
Dalam menghadapi inflasi, ada beberapa strategi yang bisa diimplementasikan. Salah satunya adalah memperkuat pengawasan terhadap harga barang dan mendorong stabilitas pasar. Pemerintah dapat bekerjasama dengan pihak swasta untuk menciptakan transparansi dalam penetapan harga, sehingga masyarakat dapat lebih mudah memantau dan memahami perubahan yang ada.
Selain itu, penyaluran bantuan sosial juga menjadi langkah penting untuk menjaga daya beli masyarakat. Dengan adanya dukungan dari pemerintah, diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mengatasi dampak inflasi, terutama untuk kelompok-kelompok rentan yang paling merasakan dampaknya. Melibatkan masyarakat dalam diskusi mengenai kebijakan harga juga bisa meningkatkan kesadaran dan komitmen untuk mengatasi inflasi secara bersama-sama.
Dengan cara-cara tersebut, diharapkan Indonesia dapat menghadapi inflasi dengan lebih baik, menjaga stabilitas ekonomi, serta memastikan kesejahteraan masyarakat. Penyampaian informasi yang jelas dan tepat waktu mengenai inflasi juga sangat penting agar masyarakat dapat mengambil langkah yang sesuai untuk melindungi daya beli mereka.
