Belakangan ini, langkah dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berencana memblokir rekening bank masyarakat yang tidak aktif dalam waktu tertentu memicu banyak reaksi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan rekening, tetapi menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat, terutama di daerah yang lebih terpencil.
Banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memahami dan menggunakan layanan perbankan, sehingga kebijakan ini dapat semakin menyulitkan mereka. Salah satunya adalah pengacara terkenal yang mengemukakan pendapatnya mengenai hal ini, yang menarik perhatian publik dan menimbulkan diskusi yang lebih luas.
Kritik terhadap Kebijakan Pemblokiran Rekening
Kebijakan PPATK untuk memblokir rekening yang tidak bertransaksi dalam jangka waktu 3 hingga 12 bulan telah ditegaskan oleh beberapa pihak sebagai langkah yang kurang menyeluruh. Penegasan bahwa akun yang tidak aktif selama periode tersebut akan mendapatkan sanksi dapat menambah beban bagi sebagian masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah dengan akses ke perbankan yang terbatas. Ada pertanyaan besar tentang dasar hukum dari peraturan ini, yang juga memicu perdebatan lebih jauh di kalangan masyarakat.
Sebagai contoh, seorang ibu rumah tangga di desa mungkin memiliki rekening yang dibuka oleh anaknya untuk keperluan tertentu. Namun, jika tidak digunakan untuk waktu yang lama, bukan tidak mungkin rekening tersebut akan terblokir, padahal itu sebenarnya adalah hak dari individu untuk menentukan bagaimana dan kapan menggunakan rekeningnya. Ini menunjukkan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan pendidikan masyarakat dalam penerapan kebijakan semacam ini.
Dampak Kebijakan dan Alternatif Solusi
Meski tujuan dari kebijakan ini adalah untuk pencegahan tindak pidana, tetapi dampak yang ditimbulkan harus diperhitungkan. PPATK sudah memberikan kepastian bahwa dana di rekening yang diblokir akan tetap aman dan bahwa pemblokiran bersifat sementara. Namun, hal ini tidak serta merta menghilangkan keresahan di kalangan masyarakat. Pendekatan yang lebih baik bisa digunakan dengan menyediakan pendampingan bagi nasabah yang rekeningnya berpotensi terblokir.
Pemerintah perlu mendengarkan suara masyarakat dan mempertimbangkan revisi kebijakan yang lebih adil dan transparan. Misalnya, menyediakan informasi yang jelas tentang kebijakan ini melalui kampanye edukasi serta akses mudah untuk bantuan bagi mereka yang ingin mengaktifkan kembali rekening mereka. Langkah ini bisa membantu mengurangi kebingungan dan ketidakpastian yang dirasakan oleh masyarakat yang terpengaruh. Secara keseluruhan, apapun kebijakan yang diterapkan, harus selalu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan menjamin hak-hak dasar mereka sebagai individu.
