Situasi terkini di Jakarta Timur mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan oknum anggota kepolisian dalam praktik ilegal yang melibatkan toko obat. Kabar ini menjadi sorotan publik dan meningkatkan perhatian terhadap integritas aparatur penegak hukum.
Pada Kamis, 31 Juli 2025, pihak kepolisian mengkonfirmasi kebenaran video viral yang menunjukkan seorang anggota dari Polres Metro Jakarta Timur diduga menerima setoran dari pemilik toko obat ilegal di kawasan Cipayung. Pengakuan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai bagaimana praktik semacam ini dapat terjadi dan diterima dalam institusi yang seharusnya menjaga keamanan masyarakat.
Dugaan Keterlibatan Oknum Polisi dalam Praktik Ilegal
Kapolsek Cipayung, Kompol Dwi Susanto, dalam konferensi pers yang digelar di Mapolsek Cipayung menjelaskan, “Memang terkuat video yang viral, betul itu anggota Polres Metro Jakarta Timur.” Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pihak kepolisian tidak menutup-nutupi kasus ini, meskipun informasi lebih lanjut mengenai jumlah setoran yang diterima masih menjadi misteri.
Menurut data yang bergulir di masyarakat, penangkapan seorang pria yang diduga menjual obat terlarang di Jalan Raya TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur pada 26 Juli 2025, menjadi titik awal terungkapnya dugaan ini. Video penangkapan itu viral di berbagai platform media sosial, memperlihatkan pengakuan pelaku yang menyatakan bahwa ia rutin menyetorkan uang kepada oknum polisi. Kondisi ini mengundang banyak pihak untuk mempertanyakan narasi di balik penegakan hukum dalam upaya menciptakan masyarakat yang aman.
Strategi Menangani Kasus Korupsi di Kepolisian
Dalam menangani kasus semacam ini, penting bagi kepolisian untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Pengawasan internal melalui Seksi Profesi dan Pengamanan (Propam) adalah langkah yang tepat untuk menyikapi dugaan ini. Kapolsek Dwi menegaskan bahwa saat ini oknum yang terlibat sedang diperiksa oleh Propam untuk mengevaluasi sejauh mana pelanggaran yang terjadi.
Langkah-langkah pencegahan juga perlu diperkuat, dengan menerapkan kebijakan yang lebih ketat berkaitan dengan integritas anggota kepolisian. Pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan juga menjadi penting, mengingat bahwa masyarakat memiliki peran krusial dalam melaporkan tindakan mencurigakan kepada pihak yang berwenang. Dengan demikian, diharapkan terjadi sinergi antara masyarakat dan kepolisian untuk menciptakan ruang publik yang lebih transparan dan dapat dipercaya.
Indonesia membutuhkan reformasi struktural dalam institusi penegakan hukum untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Penguatan pelatihan etika dan integritas bagi anggota kepolisian perlu segera dilakukan agar mereka dapat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Hanya dengan cara ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum dapat pulih dan meningkat.
